Arikamedia.id, AMBON – Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite menuai kritik dari DPRD Maluku.
Ditegaskan, kebijakan itu berdampak langsung terhadap ketimpangan distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Menurutnya, kenaikkan tersebut dinilai tidak berpihak pada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi.
“Kenaikkan harga Dexlite tidak sejalan dengan kebijakan pemangkasan usulan kuota BBM subsidi dari pemerintah daerah,” ujarnya di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, baru-baru ini.
Kata Alhidayat, kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Dexlite, sementara di sisi lain memangkas usulan BBM subsidi dari pemda.
Dampaknya lanjut Alhidayat, distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar menjadi tidak merata.
Lebih jauh dia menilai kebijakan tersebut tidak didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap daya beli masyarakat maupun kondisi produksi di daerah. Dampaknya mulai dirasakan, salah satunya penurunan harga komoditas lokal.
“Harga kopra di Maluku Tengah (Malteng) dilaporkan turun hingga Rp 900 per kilogram. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal,” kata Alhidayat.
