Selain itu, kenaikan BBM non-subsidi dan BBM industri berpotensi memperlambat perputaran ekonomi.
Dirinya menekankan sebagian besar aktivitas ekonomi di daerah masih ditopang oleh sektor swasta.
“Kalau swasta mulai melakukan efisiensi, dampaknya bisa ke pemutusan hubungan kerja dan penurunan ekonomi secara luas,” katanya.
Alhidayat mengingatkan pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terkait BBM.
Politisi PDIP ini menyoroti setiap keputusan di sektor energi memiliki dampak luas, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku. *
