AMBON, arikamedia.id – Ketua DPD KNPI Maluku Arman Kalean mendorong pembentukan Dewan Pengawas Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan berbagai unsur, baik dari pemerintah daerah, BPD, maupun elemen masyarakat.
Dikatakan, sejumlah wilayah yang secara historis memiliki bahasa sendiri, namun kini hampir tidak lagi digunakan oleh generasi muda.
“CSR jangan hanya formalitas. Kita tidak minta uang untuk kegiatan seremonial, tetapi kita minta jaringan, akses, dan keberpihakan bagi masyarakat. CSR harus menyentuh kebutuhan riil,” tegasnya saat memberikan sambutan pada Pembukaan Green Mining Dialog KNPI Maluku, Senin (15/12/25) di Hotel Elizabeth Ambon.
Ia juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan adat, termasuk peran raja-raja yang perlu didukung dengan regulasi daerah yang kuat, baik terkait batas darat maupun batas laut.
Hal ini dinilai penting untuk menopang perjuangan hak-hak masyarakat adat dan mendukung kebijakan nasional yang berpihak pada daerah kepulauan.
Kalean ajak seluruh elemen pemuda Maluku untuk terus merawat nilai toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman latar belakang agama, suku, dan budaya.
Plh Sekda Maluku Kasrul Selang yang mewakili Gubernur Maluku menyatakan bahwa pertambangan rakyat di Maluku memiliki potensi besar yang tidak boleh disia-siakan.
