“Yang dibutuhkan adalah DPRD yang berani menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif. Mengawasi pengelolaan keuangan daerah berarti ikut memastikan uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan untuk kepentingan masyarakat Maluku,” tegasnya.
DPD KNPI Kota Ambon berharap sikap kritis dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat terus diperkuat di lingkungan DPRD Provinsi Maluku.
KNPI juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.
“Kepemimpinan yang kuat bukan berarti bebas dari pengawasan. Justru keterbukaan terhadap kontrol merupakan bagian penting dari demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkas Basyir. **
