“Sebagai daerah kepulauan, kebutuhan pelayanan publik sangat mahal karena masyarakat tersebar di banyak pulau. Karakter biaya kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula pembagian dana alokasi umum,” katanya.
Kata Benhur, perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dapat segera membuahkan hasil.
Regulasi tersebut sambungnya, penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan sekaligus memperkuat konektivitas antar pulau.
Selain persoalan daerah kepulauan lebih jauh disebutkan,DPRD Maluku menyoroti pengelolaan sumber daya alam dan proyek-proyek strategis di daerah.
“Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya anak-anak Maluku,” ujarnya.
Ia juga meminta perlindungan terhadap hak masyarakat adat menjadi perhatian serius dalam setiap kebijakan pembangunan. (**)
