Arikamedia.id, AMBON — Deputi Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) III Sulawesi, Maluku, Papua, Prayitno Amigoro menegaskan, bahwa kebijakan mengenai batas maksimum nilai simpanan yang dijamin hingga Rp2 miliar per nasabah pada satu bank tidak berkaitan dengan upaya efisiensi, melainkan telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan dasar yang jelas.
Dalam keterangannya, disebutkan, bahwa penetapan nilai maksimum simpanan yang dijamin tidak dilakukan secara sembarangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dasar dan dalam prosesnya juga melibatkan persetujuan DPR. LPS menilai sektor perbankan merupakan industri yang sangat sensitif terhadap berbagai isu dan perubahan kebijakan.
Karena itu, setiap informasi mengenai perubahan ketentuan perbankan berpotensi mendapat respons dari pasar dan masyarakat.
“Perbankan ini industri yang sangat sensitif. Ketika ada isu-isu perubahan apa pun, pasti akan ditanggapi pasar dan bisa menimbulkan gejolak,” demikian penjelasan Pray sapaan Deputi Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Timur.
Prayitno juga mengingatkan bahwa perkembangan media sosial membuat informasi mengenai perbankan dapat menyebar dengan cepat.
