JAKARTA, arikamedia.id – Kasus Korupsi Pertamina melibatkan kerugian negara yang cukup besar, diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Besarnya angka tersebut menandakan skala korupsi yang serius dan patut mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak.
Publik semakin menanti perkembangan kasus ini, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh konsumen dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa langkah yang diambil Kejaksaan Agung guna menanggulangi kasus ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tidak ada pertalite yang dioplos jadi Pertamax
Pertamina memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
Dilansir dari laman Antaranews (25/2/2025), Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyebut terdapat narasi yang keliru ketika memahami pemaparan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam pernyataannya, Kejagung menyebut bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.
