Selain itu, kondisi material kering yang mudah terbakar serta faktor angin yang dapat mempercepat penyebaran api turut menjadi indikator meningkatnya potensi Karhutla.
“Datanya ada, teknologi dan instrumennya juga ada. Karena itu, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana informasi tersebut diterjemahkan menjadi langkah mitigasi dan peringatan dini yang efektif bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Basyir.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi BMKG dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, serta pemerintah kabupaten dan provinsi dilakukan sebelum kebakaran meluas.
Menurut Basyir, mitigasi Karhutla membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari pemantauan kondisi cuaca dan potensi kebakaran, penyampaian informasi secara cepat, hingga koordinasi dengan instansi terkait agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini.
Atas kondisi tersebut, PC IMM Kota Ambon menyampaikan dua tuntutan.
Pertama, IMM mendesak Gubernur Maluku melakukan evaluasi terhadap sinergitas BMKG di Maluku dengan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi dan penanganan potensi Karhutla.
Kedua, IMM mendesak Kepala BMKG Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Pattimura Ambon. IMM bahkan meminta adanya pergantian pimpinan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi peringatan dini dan mitigasi.
