Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pemalang, Tutukno Raharjo mengatakan, hingga Rabu (29/7/2026), pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait perkembangan OTT yang berlangsung di wilayahnya.
Menurut Tutukno, hal terpenting saat ini adalah memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sehingga pelayanan publik tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
“Kami masih menunggu informasi yang lebih pasti tentang peristiwa yang terjadi,” kata Tutukno kepada Tribun Jateng.
“Yang paling penting, kami sudah meminta kepada semua jajaran agar kegiatan rutin dan pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap terus berlangsung dengan baik,” sambungnya.
Terkait pejabat yang dikabarkan dimintai keterangan oleh KPK, Tutukno mengaku, belum memperoleh informasi secara pasti.
Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu pejabat yang dipanggil adalah kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
Sementara itu, mengenai kantor yang disegel penyidik KPK, hingga saat ini Pemkab Pemalang baru mengetahui adanya penyegelan di kantor DPU.
Selain itu, belum ada informasi mengenai penyegelan kantor perangkat daerah lainnya.
