Menurut Subarsono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu menguji kembali validitas indikator yang digunakan untuk menentukan desil. Ia mempertanyakan apakah kategori tersebut benar-benar mampu menggambarkan kekayaan dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil.
“Sudah pada tempatnya kalau publik ikut mempersoalkan validitas ukuran yang digunakan dalam kategorikal desil tersebut,” ujarnya. *










