Peningkatan pendapatan lanjutnya, harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja. Anggaran daerah, tidak cukup hanya terserap, tetapi harus diarahkan kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut dia mengatakan, DPRD Maluku, akan terus mencermati pelaksanaan APBD sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Ke depan penggunaan digitalisasi termasuk inovasi itu kerangka pikir yang paling penting untuk memperbaiki kinerja keuangan kita,” ujarnya. Pengelolaan APBD tidak boleh berorientasi semata pada penyerapan anggaran. Setiap kebijakan fiskal harus dapat diukur dari manfaatnya bagi masyarakat.
Pendapatan bagus dan pemanfaatan keuangan selanjutnya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih produktif untuk menghadirkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan. ***
