Di sisi lain, publik makin skeptis terhadap efektivitas pemerintahan. Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat penurunan tajam kepercayaan publik: rata-rata nilai kinerja kabinet hanya 3 dari skala 10. Wakil Presiden Gibran bahkan mendapat nilai 2.
Lebih buruk lagi, dalam penilaian publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menempati posisi terendah dengan skor negatif—tanda bahwa sektor energi dinilai penuh konflik kepentingan dan minim terobosan. Disusul Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. “Ini menunjukkan sektor-sektor strategis justru paling bermasalah,” ujar Direktur Celios Media Wahyu Askar.
Namun, di tengah evaluasi itu, Prabowo tampaknya dihadapkan pada dilema klasik setiap Presiden Indonesia: antara ketegasan dan kalkulasi politik. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menyebutkan reshuffle tidak mudah dilakukan karena posisi menteri erat dengan kekuatan partai. “Hitung-hitungannya bisa sangat politis,” katanya. Prabowo mungkin tegas di podium, tapi langkahnya di Istana akan penuh pertimbangan.
Di luar Istana, sinyal kemunduran justru datang dari arah lain: demokrasi yang kian menyusut.
Direktur LP3ES Wijayanto menilai, dalam setahun terakhir, ruang kebebasan publik menyempit. Penangkapan aktivis setelah demonstrasi berujung rusuh pada akhir Agustus 2025 hingga pembiaran kekerasan di Papua menjadi potret kemunduran sipil. “Respons aparat terhadap protes makin represif,” katanya.
