Melalui seminar tersebut, para akademisi, praktisi, dan pelaku usaha berharap pemerintah dapat segera menyusun kebijakan yang lebih sinkron dan terintegrasi sehingga pengelolaan wisata bahari nasional dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia. ***
Lebih jauh dikatakan, padahal, publikasi identitas seperti nama dan alamat dapat menimbulkan risiko lanjutan bagi korban maupun keluarganya. Wakil Ketua Humas PIM…
LPS akan terus memantau perkembangan cakupan penjaminan, khususnya seiring perubahan suku bunga pasar simpanan dan dinamika penghimpunan dana pihak ketiga. LPS Tegaskan…
Kolaborasi program nantinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku, termasuk Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Namlea. Audiensi…
Selain persoalan utang, DPRD meminta penjelasan mengenai pelayanan BPJS Kesehatan bagi pegawai pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan rekonsiliasi tersebut, DPRD berharap nilai…
Wattimena menegaskan, upaya mencegah kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Kesadaran warga dalam menjaga lingkungan menjadi bagian…
