Arikamedia.id, AMBON – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa resmi membentuk Dewan Pengupahan Provinsi Maluku periode 2026-2029.
Pembentukan lembaga tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1406 Tahun 2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Pembentukan Dewan Pengupahan ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengupahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh di Maluku.
Dalam keputusan tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi Maluku diberikan mandat strategis, terutama memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Selain itu, Dewan Pengupahan juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
Kehadiran lembaga ini menempatkan persoalan upah minimum sebagai salah satu agenda penting yang harus dibahas secara serius, dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja, dunia usaha, dan kondisi perekonomian daerah.
Berdasarkan lampiran keputusan gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi Maluku diketuai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Posisi wakil ketua dijabat pakar ekonomi Universitas Pattimura, sedangkan sekretaris dijabat Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada dinas terkait.










