Keanggotaan dewan juga melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, akademisi, organisasi pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.
Tercatat sebanyak 23 unsur masuk dalam susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Maluku periode 2026-2029.
Komposisi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pembahasan pengupahan yang objektif, transparan, dan mempertimbangkan kondisi riil kehidupan pekerja maupun kemampuan dunia usaha.
Namun, pembentukan Dewan Pengupahan tidak boleh berhenti sebatas penetapan struktur dan keanggotaan. Tugas utamanya adalah memastikan kebijakan pengupahan benar-benar berpihak pada keadilan, memberikan perlindungan terhadap pekerja, serta tetap memperhatikan keberlangsungan usaha.
Dengan mandat yang telah ditetapkan, masyarakat pekerja kini menantikan kinerja konkret Dewan Pengupahan, terutama dalam memberikan rekomendasi upah minimum yang mampu menjawab kebutuhan hidup pekerja di Provinsi Maluku.
Keputusan Gubernur tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ambon pada 21 Oktober 2026 dan ditandatangani Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa. (AM-29)










