Arikamedia.id, AMBON – DPRD Provinsi Maluku mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik dengan fokus pada pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil.
Ketua Bapemperda DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, mengatakan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan sistem pelayanan publik yang mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Menurutnya, Ranperda tersebut akan mengakomodasi berbagai persoalan pelayanan, mulai dari administrasi kependudukan, layanan sosial, hingga pelayanan pendapatan daerah, khususnya bagi masyarakat yang terkendala akses transportasi.
“Pelayanan publik di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda. Kita ingin memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar tetap mendapatkan pelayanan maksimal,” ujar Richard kepada wartawan di Ambon, Rabu (11/11/26).
Ia menjelaskan, penyusunan Ranperda telah melalui uji publik dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, kalangan hukum, serta Ombudsman.
Saat ini, pembahasan memasuki tahap pra-penyelarasan untuk menyamakan konsep dan menyempurnakan substansi regulasi, termasuk pelayanan berbasis elektronik.
Ranperda ini nantinya menjadi payung hukum penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
