Arikamedia.id, AMBON – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi kemarau berkepanjangan dapat memicu dampak berantai bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan akibat asap hingga ancaman terhadap produksi pertanian dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Peringatan tersebut disampaikan Nita dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama 13 mitra kerja, yang membahas mitigasi karhutla di Provinsi Maluku. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/10/26).
Nita menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan dengan mempertimbangkan pola aktivitas masyarakat, tingkat kerawanan kebakaran, serta potensi dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah praktik pembakaran lahan yang berkaitan dengan aktivitas produksi minyak kayu putih. Menurutnya, aktivitas tersebut perlu mendapat perhatian dan pengawasan dari instansi teknis terkait agar tidak memicu kebakaran yang lebih luas.
Ia meminta pemerintah memanfaatkan data tingkat kerawanan karhutla sebagai dasar dalam menentukan wilayah prioritas pengawasan dan penanganan. Dengan pemetaan risiko yang tepat, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih terarah dan efektif.
