Arikamedia.id, AMBON, – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan substantif terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Desakan tersebut muncul setelah terdapat perbedaan signifikan antara LHKPN Hendrik saat mendaftar sebagai calon gubernur pada 28 Agustus 2024 dan laporan khusus awal menjabat pada 23 November 2025.
Berdasarkan data LHKPN KPK yang dikutip dari Antara News, kekayaan Hendrik tercatat Rp2,09 miliarpada periode 2023, dengan tujuh bidang tanah dan bangunan. Dalam laporan awal menjabat, kekayaannya tercatat Rp17,40 miliar, dengan aset tanah dan bangunan bertambah menjadi 12 unit.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp15,31 miliar.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik IMM Kota Ambon, Mujahidin Buano, meminta Gubernur Maluku menjelaskan perbedaan tersebut secara terbuka dan tidak menganggap kritik publik sebagai hoaks.
“Jika memang transparan, buka secara menyeluruh rekam jejak LHKPN sejak masih menjabat sebagai Anggota DPR RI hingga saat ini,” tegas Mujahidin.
Menurutnya, penjelasan mengenai pengisian LHKPN yang dilakukan secara tergesa-gesa perlu dibuktikan melalui dokumen dan riwayat kepemilikan aset.
