JAKARTA – Pemerintah resmi mengesahkan dan menyerahkan SK Izin Operasional 25 Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) skema Hospital-Based di RSPPU Tahap I sebagai langkah mempercepat pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis di Indonesia, disiarkan akun resmi KSP RI.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8).
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab kebutuhan 55.712 dokter spesialis yang perlu didistribusikan ke 481 kabupaten/kota, terutama daerah 3T dan wilayah kepulauan.
Melalui pengawalan dan debottlenecking lintas kementerian selama dua bulan terakhir, berbagai hambatan regulasi dan birokrasi berhasil diatasi.
Selain 25 Prodi Hospital-Based, pemerintah sebelumnya telah mengesahkan 160 Prodi University-Based pada Februari 2026. Pemerintah juga menetapkan kontribusi biaya pendidikan yang lebih berkeadilan serta memperkuat status tenaga pendidik klinis melalui mekanisme resource sharing.
Pendidikan dokter spesialis diperkuat, akses diperluas, dan layanan kesehatan yang merata serta berkualitas menjadi tujuan utama. ***
