Arikamedia.id, AMBON – Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menyoroti masih tingginya ketimpangan pembangunan dan mahalnya biaya pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Rapat paripurna tersebut mengusung tema “Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri.” Dalam pidatonya, Benhur mengatakan berbagai kemajuan yang telah dicapai Maluku patut diapresiasi.
Namun, menurut dia, masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.
Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun mengatakan, pada rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/8/2026), karakter geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat biaya pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih mahal.
“Keunggulan dan kemajuan di bidang masing-masing patut kita syukuri. Namun, kenyataan Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah,” ujar Benhur.
Diungkapkan, masyarakat yang tersebar di banyak pulau, membutuhkan dukungan anggaran yang mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan.
Karena itu menurutnya, persoalan transfer keuangan daerah menjadi salah satu tantangan yang harus terus diperjuangkan agar pembangunan Maluku tidak semakin tertinggal.
