PEMERINTAH Provinsi Maluku diminta segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah tersendiri yang secara tegas mengikat alokasi pendapatan dari Blok Masela untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan.
Permintaan ini disampaikan Samil Rahareng, Ketua Bidang Perguruan Tinggi PC IMM Kota Ambon, merespons data kondisi pendidikan terbaru tahun 2025–2026 yang masih menunjukkan kesenjangan tajam.
Berdasarkan data resmi, Angka Partisipasi Sekolah bagi usia 16–18 tahun di Maluku saat ini baru mencapai 77,70 persen.
Kondisi paling memprihatinkan terjadi di pulau-pulau terluar, di mana ribuan ruang kelas masih dalam kondisi rusak berat, fasilitas belajar sangat minim, dan belum ada pembaruan layak selama bertahun-tahun.
“Kekayaan ratusan triliun dari Blok Masela adalah milik seluruh rakyat Maluku, termasuk saudara-saudara kita di daerah terluar. Jika tidak ada payung hukum khusus yang menjamin alokasi ini tidak dialihkan ke pos lain, kekayaan besar itu hanya akan lewat begitu saja, sementara putra-putri di pulau terluar tetap tertinggal tanpa akses pendidikan yang setara,” tegas Samil Rahareng.
Regulasi khusus ini diharapkan mengatur persentase minimal pendapatan bagi hasil, royalti, dan kompensasi Blok Masela yang wajib masuk ke sektor pendidikan, prioritas pembaruan fasilitas di daerah terluar, beasiswa bagi pelajar lokal, serta kewajiban menyerap tenaga kerja terdidik asal Maluku di industri tersebut.
