JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends menyoroti praktik yang dinilai tidak adil, di mana kuota rekrutmen Polri di daerah kerap diisi oleh peserta dari luar wilayah tersebut.
Hal ini, menurutnya, bisa memicu kekecewaan masyarakat sekaligus menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi proses seleksi.
“Begitu nama-nama yang lolos diumumkan, ternyata bukan anak-anak daerah. Ini yang menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat,” terangnya.
Ia mengaku kerap menghadapi langsung keluhan masyarakat, bahkan dalam bentuk aksi protes, akibat ketidakjelasan hasil seleksi.
Dari pengalamannya tersebut menunjukkan bahwa persoalan rekrutmen bukan sekadar teknis, tetapi juga menyangkut rasa keadilan publik, mengutip dpr.go.id.
“Berkali-kali kami menghadapi protes, bahkan ratusan orang datang karena merasa prosesnya tidak transparan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Legislator Fraksi PDI Perjuangan dapil Maluku menegaskan pentingnya reformasi sistem rekrutmen yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh putra-putri bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dalam institusi Polri.
“Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka sistemnya harus adil. Jangan sampai ada wilayah yang terus-menerus merasa dirugikan,” pungkas Mercy. *
