Arikamedia.id, AMBON – Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyatakan DPRD Maluku tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam proses pembahasan maupun rencana terkait proyek Maluku Integrated Port (MIP) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ditegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan maupun kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah.
Menurutnya, Politisi PDIP Maluku mengaku, hingga saat ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pembahasan terkait pemindahan atau penetapan lokasi proyek tersebut.
“Di forum resmi ini kami tegaskan bahwa DPRD tidak dilibatkan, baik terkait pemindahan maupun rencana lokasi proyek. Kalau pun masih dalam satu wilayah seperti dari Waai ke Seram Bagian Barat atau ke Liang, DPRD tetap tidak pernah dilibatkan,” kata Alhidayat saat menerima aspirasi sejumlah kelompok masyarakat, di antaranya Aliansi Garda NKRI dan Aliansi Pemuda Peduli Hukum, di ruang Komisi I DPRD Maluku, Rabu (11/03/26).
Meski demikian, kata Alhidayat, DPRD Maluku tetap menghargai penyampaian aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dan kelompok masyarakat terkait proyek tersebut.
Dia menduga pemerintah daerah tidak melibatkan DPRD karena proyek Maluku Integrated Port dianggap sebagai proyek strategis nasional yang telah melibatkan pemerintah pusat dan DPR RI.
