Arikamedia.id, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan 117 tenaga honorer yang tersisa, dengan tetap mengedepankan aturan, keadilan, dan penghormatan terhadap pilihan masing-masing individu.
Kepala BKPSDM Kota Ambon, Steven Dominggus, menjelaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Pemkot Ambon tidak keluar dari regulasi, setelah melalui konsultasi resmi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Hasil konsultasi dengan Kemenpan jelas, skema yang masih memungkinkan hanya outsourcing. Rekan-rekan 117 honorer ini memang sudah tidak bisa lagi masuk dalam formasi PPPK paruh waktu, dan itu disadari penuh oleh Pemkot,” ungkapnya di DPRD Kota Ambon, Selasa,(27/01/26).
Menyadari kondisi tersebut, Pemkot Ambon memilih outsourcing sebagai satu-satunya jalan yang sah secara aturan.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan keputusan sepihak, apalagi paksaan.
Dalam skema outsourcing tersebut, tersedia sejumlah pekerjaan yang tidak menjadi kewenangan ASN, yakni pramusaji, sopir, petugas keamanan (security), dan cleaning service.
Pemkot Ambon pun telah melakukan audiensi langsung dengan pihak penyedia jasa, dan prosesnya kini masih berjalan.
