Ia membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi “asal catat” lanjutnya, tetapi mulai membangun tata kelola keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, bahaya terbesar muncul ketika WTP disalahartikan sebagai jaminan absolut atas kebersihan dan kinerja pemerintah.
Banyak warga bertanya-tanya: bagaimana mungkin sebuah daerah bisa meraih WTP selama sepuluh tahun berturut-turut, namun masih dikelilingi oleh kasus korupsi, infrastruktur yang buruk, atau pelayanan kesehatan yang mengecewakan?
“Fakta pahitnya adalah opini WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan mendeteksi setiap tindak pidana korupsi atau mengukur kepuasan masyarakat,” kata Wenno. **
