Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan penting untuk menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Pemerintah tentu hadir untuk melengkapi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk membantu pengurusan perizinan usaha. Namun, seluruh organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan, juga diharapkan mengambil bagian dalam upaya memajukan dan menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
Wagub juga mengingatkan para pelaku UMKM agar memperhatikan tata kelola usaha, terutama administrasi dan pencatatan keuangan. Menurutnya, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi dan memasarkan barang, tetapi juga pengelolaan keuangan yang tertib dan terukur.
Ia menekankan pentingnya mencatat seluruh transaksi usaha, mulai dari modal pembelian bahan baku, biaya produksi hingga hasil penjualan. Administrasi yang baik menjadi salah satu persyaratan penting ketika pelaku UMKM ingin mengakses pembiayaan melalui lembaga perbankan.
“Kalau berbelanja beras berapa, cabai berapa, semuanya harus dihitung dan dicatat. Begitu juga hasil penjualannya. Ini penting karena ketika pelaku UMKM ingin mengakses pembiayaan atau mengajukan kredit ke perbankan, administrasi usaha harus tersedia dan memenuhi standar yang dibutuhkan,” pesannya.
