Vanath mengingatkan, mekanisme tindak lanjut rekomendasi DPD RI jangan sampai berkembang menjadi persyaratan administratif atau tahapan tambahan yang justru memperlambat penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Secara khusus, ia menegaskan bahwa pembentukan Perda di Maluku harus berpijak pada realitas daerah kepulauan. Karakteristik masyarakat, kearifan lokal, kelembagaan adat, potensi wilayah pesisir, hingga berbagai persoalan pembangunan di pulau-pulau kecil harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan regulasi.
Menurut Vanath, kualitas Perda tidak boleh hanya diukur dari terpenuhinya aspek normatif dan prosedur hukum. Lebih dari itu, setiap regulasi harus memiliki kesiapan kelembagaan, dukungan pembiayaan, serta kemampuan implementasi yang jelas agar tidak berhenti sebagai dokumen hukum tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui dialog nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong lahirnya kebijakan legislasi daerah yang lebih adaptif, proporsional, dan berpihak pada kebutuhan daerah.
Penyederhanaan prosedur, penguatan kapasitas, serta pendampingan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci agar Perda tidak sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *










