Ia menekankan, persoalan utama pembentukan Perda di daerah bukan semata-mata terletak pada kurangnya mekanisme pengawasan, melainkan juga keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah pusat perlu mengubah pendekatan dengan memperkuat pendampingan dan pembinaan, bukan justru menambah lapisan prosedur administratif.
Bagi Maluku, persoalan tersebut memiliki urgensi tersendiri. Sebagai provinsi kepulauan dengan 11 kabupaten/kota, Maluku menghadapi tantangan geografis, keterbatasan akses antardaerah, serta kesenjangan kapasitas sumber daya di sejumlah wilayah.
“Dukungan pemerintah pusat perlu diarahkan pada penguatan kapasitas dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pembentukan Perda dapat berlangsung lebih efektif, sekaligus menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” jelasnya.
Selain persoalan prosedur, Vanath juga menyoroti posisi rekomendasi DPD RI dalam penguatan kualitas legislasi daerah. Ia menilai rekomendasi tersebut penting sebagai instrumen early warning atau peringatan dini sekaligus sumber pengayaan informasi bagi pemerintah daerah dan DPRD.
Namun, rekomendasi itu harus ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh menjadi instrumen yang membatasi kewenangan daerah dalam menentukan prioritas legislasi.










