Ia juga menyoroti pentingnya proses screening oleh panitia seleksi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh kandidat yang mengikuti tahapan pencalonan Sekkot.
Apabila ternyata ada temuan terkait kebocoran anggaran, maka hal itu harus menjadi perhatian serius dan ditelusuri lebih lanjut melalui mekanisme yang berlaku.
“Harus ditelusuri lebih dulu. Harus ada yang melapor dan ada pengaduan resmi. Panitia Sekkot juga punya kewenangan melakukan screening karena diberikan fasilitas oleh negara melalui pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai jabatan Sekretaris Kota bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan wajah birokrasi Pemerintah Kota Ambon yang harus dijaga marwah dan integritasnya.
Karena itu, ia meminta proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Kalau ada calon yang terindikasi melakukan tindakan korupsi, maka sebaiknya dihentikan sementara sampai ada klarifikasi dari aparat penegak hukum sesuai PP 17 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/5187/SJ/2017,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia bahkan meminta Pemerintah Kota Ambon membuka ruang uji publik terhadap para calon Sekkot agar masyarakat dapat mengetahui rekam jejak figur yang akan memimpin birokrasi kota ke depan.
