Langkah ini penting untuk mencegah pegawai memanfaatkan jasa pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam mengurus dokumen kenaikan pangkat.
Pemerintah ingin memastikan setiap ASN mengikuti mekanisme yang berlaku sehingga proses penerbitan SK sesuai aturan, memiliki keabsahan hukum, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, ia mengingatkan ASN agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan akun kepegawaian. Penyerahan akun kepada pihak lain tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan akses dan manipulasi data.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah berharap ASN semakin memahami bahwa pengurusan kenaikan pangkat harus dilakukan melalui jalur resmi dan pihak yang memiliki kewenangan.
Dengan begitu, pegawai tidak mudah mempercayakan dokumen kepegawaiannya kepada perantara yang berpotensi menyalahgunakan kepercayaan.
Selain memahami prosedur, ASN juga diminta lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan akun kepegawaian. (AM-18)
