OPD tambahnya, harus memperkuat pengawasan lapangan dengan transparansi data dan sanksi tegas bagi mitra yang melanggar.
Jika kedua institusi ini terus berjalan sendiri-sendiri atau hanya bergerak saat dipaksa keadaan lanjutnya, maka kepercayaan publik akan terus terkikis.
Warga Kota Ambon lelah menjadi objek eksperimen kebijakan yang tidak matang, lebih jauh dibeberkannya, menuntut lebih dari sekadar rapat; warga menuntut perbaikan sistem yang nyata, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum.
“Jangan biarkan parkir menjadi simbol kegagalan koordinasi antara eksekutif dan legislatif di negeri ini,” tutupnya. ***
