Kajati menyebutkan, pertemuan tersebut juga membahas pentingnya memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai dinamika hukum.
Dikatakan kunjungan ini juga dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi antarlembaga, serta memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Maluku.
Menurutnya, penguatan sinergi antara Polri dan Kejaksaan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung sistem penegakan hukum nasional yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mampu mendorong iklim pembangunan dan investasi yang sehat,” ungkapnya.
Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. menambahkan, stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah maupun nasional.
Karena itu, koordinasi yang baik antara Polri, Kejaksaan, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim keamanan yang kondusif.
“Keamanan yang kondusif merupakan fondasi pembangunan. Ketika koordinasi antarlembaga berjalan baik, maka proses penegakan hukum akan semakin efektif, kepastian hukum semakin terjamin, kepercayaan masyarakat meningkat, dan iklim pembangunan maupun investasi dapat tumbuh dengan baik,” ujar Kapolda.
