Arikamedia.id, AMBON – Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang digelar Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) bersama Yayasan Ipas Indonesia dan Yayasan Ina Ata Mutiara Maluku menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan di Maluku.
Koordinator GBPM, Lusia Peilouw, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pemetaan berbagai persoalan dan kebutuhan perempuan dari 11 kabupaten/kota yang terlibat dalam forum pada 11-13 Juni 2026.
“Dari hasil konsolidasi, kami menyepakati empat fokus utama yang menjadi prioritas bersama perempuan Maluku,” katanya dalam kegiatan Media Gathering
di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Rabu,(17/6/26).
Keempat fokus tersebut disusun berdasarkan berbagai kebutuhan yang masih dihadapi perempuan di Maluku, mulai dari akses layanan kesehatan dan sosial, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, hingga kesempatan ekonomi yang belum merata di 11 kabupaten/kota.
“Peserta dari 11 kabupaten/kota memetakan berbagai isu dan kebutuhan yang mereka hadapi. Seluruh masukan itu kemudian dirangkum menjadi rekomendasi dan rencana tindak lanjut bersama,” ujarnya.
Sekretaris GBPM, Linda Holle, mengatakan gerakan perempuan membutuhkan dukungan yang lebih luas agar mampu mendorong perubahan di berbagai sektor.
