Diharapkan keberadaan aturan ini dapat memperkuat marwah lembaga legislatif dan meningkatkan akuntabilitas serta integritas para wakil rakyat di Maluku.
Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan panjang oleh Panitia Khusus (Pansus) dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Rapat tersebut dipimipin Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala didampingi Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun dan Wakil Ketua Jhon Johanis Lewerissa yang berlangsung di ruang rapat paripurna. **
Konsistensi pelaksanaan festival dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen masyarakat Dusun Telaga Kodok dalam menjaga warisan budaya leluhur sekaligus memperkenalkan semangat hidup…
Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, terarah, dan terukur memiliki peran penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat….
Melalui Taklimat Akhir Audit Kinerja Tahun 2026 ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi internal, memperkuat pengawasan, meningkatkan profesionalisme sumber…
Menurutnya, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus diimbangi dengan kepercayaan publik yang dibangun melalui pelayanan yang profesional, responsif, humanis, dan berkeadilan. “Sebesar…
Komite ini memiliki tugas menyepakati dan atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah…
