Lebih jauh, Lekransy mengingatkan, bahwa persoalan pembangunan di Sungai Waitomu menyangkut kepentingan masyarakat, keselamatan lingkungan, dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Yang paling penting adalah bagaimana persoalan Sungai Waitomu ditangani secara benar demi keselamatan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai substansi persoalan justru bergeser, akibat perbedaan informasi yang belum memperoleh klarifikasi secara utuh,” jelasnya.
Menurut Lekransy, hubungan pemerintah dan pers harus tetap dibangun atas dasar saling menghormati fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah membutuhkan pers yang kritis dan independen, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar membentuk penilaian secara objektif.
“Pers yang merdeka adalah kekuatan demokrasi. Namun, kemerdekaan itu akan semakin bermakna ketika dijalankan dengan kejujuran terhadap fakta, penghormatan terhadap hak setiap orang, dan kesediaan melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan. Sebab, pada akhirnya yang harus dijaga bersama bukan sekadar sebuah pemberitaan, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran informasi,” tutup Lekransy.**
