Kondisi tersebut membuka ruang bagi praktik penentuan harga secara sepihak yang berpotensi menekan pendapatan petani.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan petani terus berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka yang menanam dan memetik, tetapi pihak lain yang justru lebih banyak menikmati keuntungan. Negara harus hadir memastikan petani memperoleh harga yang adil,” tegas Basyir.
Atas kondisi tersebut, PC IMM Kota Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku menyusun regulasi perlindungan petani cengkeh, termasuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Petani Cengkeh.
Regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme harga acuan yang berpihak pada petani, memperkuat pengawasan tata niaga, serta memastikan adanya penindakan terhadap praktik perdagangan yang melanggar ketentuan.
Selain kebijakan harga, pemerintah juga didesak membangun basis data produksi cengkeh yang akurat dan menyeluruh. Data tersebut harus mencakup volume produksi tahunan, jumlah petani, wilayah penghasil, hingga rantai distribusi dan pemasaran.
Dengan data yang terukur, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat, memperkuat koperasi petani, serta membuka akses pasar langsung antara petani dan industri pengolahan.
