BeritaDaerahHukum & KriminalNasionalOpiniUtama

Paradigma Baru Penegakan Hukum: Mencegah Kriminalisasi Proyek Strategis di Daerah

100
×

Paradigma Baru Penegakan Hukum: Mencegah Kriminalisasi Proyek Strategis di Daerah

Sebarkan artikel ini

Keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara hukum menjadi kunci utama agar publik tidak melihat Polri sebagai alat kekuasaan atau instrumen penekanan politik, melainkan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang adil tanpa pandang bulu. Di Maluku, tantangan geografis dan sosial-budaya menuntut kehadiran polisi yang humanis namun tegas terhadap kejahatan yang sesungguhnya, bukan polisi yang menebar ketakutan di tengah upaya pemerintah daerah dan pusat mempercepat pembangunan infrastruktur demi pemerataan keadilan sosial. Penyidik dan penyelidik kepolisian yang profesional harus memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami hukum administrasi pemerintahan dan hukum kontrak konstruksi, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang menyesatkan atau laporan palsu yang didasari persaingan tidak sehat antar-kontraktor. Pengawasan melekat dari unsur pengawasan internal Polri, seperti Divisi Propam dan Itwasum, harus berjalan secara efektif untuk menindak tegas setiap oknum anggota yang terbukti melakukan rekayasa kasus (obstruction of justice atau kriminalisasi) terhadap proyek-proyek strattegis pemerintah di daerah.

Baca Juga  Camat Teluk Ambon Tekankan Validasi Data Bansos, Wali Kota Ingatkan RT/RW Hindari Titipan Keluarga

Masyarakat Maluku yang semakin kritis dan cerdas tentu memantau setiap dinamika penegakan hukum di daerah mereka; tindakan yang mencederai keadilan akan berakibat pada erosi kepercayaan yang masif dan hilangnya legitimasi moral institusi kepolisian di mata publik setempat. Sebaliknya, apabila Polri hadir sebagai penegak hukum yang bersih, berintegritas, dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi yang benar-benar merugikan negara tanpa mengganggu iklim investasi dan percepatan pembangunan, maka marwah dan wibawa institusi kepolisian akan semakin disegani dan dicintai rakyat. Kolaborasi antara penegak hukum, lembaga pengawas independen, akademisi, dan masyarakat sipil di Maluku sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengawasan proyek infrastruktur yang sehat, objektif, dan bebas dari praktik-praktik transaksional yang mencederai hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *