BeritaDaerahHukum & KriminalNasionalOpiniUtama

Paradigma Baru Penegakan Hukum: Mencegah Kriminalisasi Proyek Strategis di Daerah

100
×

Paradigma Baru Penegakan Hukum: Mencegah Kriminalisasi Proyek Strategis di Daerah

Sebarkan artikel ini

Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan integritas moral yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penegakan hukum di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pembangunan infrastruktur publik lainnya. Penegakan hukum yang berkeadilan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan permulaan yang cukup, bukan atas dasar asumsi subjektif, pesanan pihak tertentu, atau upaya mencari-cari celah kesalahan yang bersifat administratif murni untuk tujuan pemerasan atau intimidasi terhadap pelaksana proyek. Kesalahan dalam proyek konstruksi, seperti keterlambatan jadwal akibat faktor geografis ekstrem, cuaca ekstrem di Maluku, atau kendala logistik kepulauan, seringkali merupakan persoalan perdata, administratif, atau wanprestasi kontraktual yang penyelesaiannya berada di ranah hukum administrasi negara dan perdata, bukan serta-merta ranah pidana korupsi.

Baca Juga  Gubernur Maluku Jajaki Kerja Sama Australia untuk Penguatan Mitigasi Bencana

Ketika Polri mampu membedakan secara tegas antara tindak pidana korupsi yang nyata merugikan keuangan negara (dengan mens rea atau niat jahat yang jelas) dan kekhawatiran administratif atau kegagalan teknis murni, di situlah kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan tumbuh dan mengakar dengan kuat. Kemitraan strategis antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah atau instansi teknis seharusnya difokuskan pada upaya pencegahan (preventif) dan pendampingan hukum yang konstruktif, seperti melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4) atau mekanisme koordinasi pengawasan internal yang transparan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *