Dirinya menilai kebijakan itu diambil tanpa komunikasi dan penjelasan yang memadai kepada pengurus yang terdampak. Tuntutan agar pimpinan partai memberikan penjelasan terbuka menjadi salah satu pokok protes mereka.
Dalam aksi di luar lokasi musyawarah, para pengurus berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Beberapa spanduk bertuliskan “Musda Inkonstitusional” dan “Stop Musda”. Ada pula tulisan bernada kritik terhadap Ely Toisutta yang menunjukkan besarnya kekecewaan para pengurus terhadap situasi internal partai.
“Ini demokrasi. Ibu harus menjelaskan kepada kami. Kami datang untuk meminta penjelasan, tetapi sampai sekarang tidak ada penjelasan,” ungkapnya
Ia menegaskan, pengurus kecamatan membutuhkan kejelasan mengenai keputusan yang berdampak langsung terhadap kedudukan mereka.
Dikatakan, komunikasi dan keterbukaan perlu dikedepankan agar setiap kebijakan organisasi dapat dipahami oleh kader di tingkat kecamatan.
Ruban bersama para pengurus yang menyampaikan protes juga meminta agar Musda dihentikan, mereka mendesak adanya kepastian mengenai status musyawarah sebelumnya serta kejelasan dasar pelaksanaan Musda pada 10 Oktober 2026.
Mereka menyatakan kader Golkar harus berpegang pada aturan organisasi. Oleh sebab itu, proses pergantian kepengurusan maupun pelaksanaan musyawarah perlu mengikuti mekanisme partai yang berlaku.
