Partai Golkar juga menargetkan seluruh proses konsolidasi organisasi dapat diselesaikan pada Desember 2026, termasuk pembentukan dan penguatan struktur hingga tingkat desa.
Ia menekankan bahwa konsolidasi harus tetap mengedepankan tradisi demokrasi internal partai, dengan memberikan ruang bagi daerah untuk menentukan kepemimpinannya melalui mekanisme Musda.
“Golkar harus menjaga tradisi demokrasi dan mengembalikan marwah partai di tingkat daerah. Musda bukan sekadar surat-menyurat, kemudian ditetapkan di pusat. Kita ingin demokrasi partai benar-benar berjalan,” ujarnya.
Selain konsolidasi organisasi, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat basis pemilih muda menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, kelompok pemilih berusia 17 hingga 50 tahun diperkirakan mencapai 72 persen dari total pemilih sehingga menjadi basis politik yang sangat strategis.
Karena itu, kepengurusan Partai Golkar saat ini harus mampu membangun kolaborasi lintas generasi, wilayah, dan latar belakang sosial.
Ia turut menyinggung komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar yang mencerminkan semangat kebangsaan dan keberagaman Indonesia, dengan keterlibatan kader dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.
Dalam sambutannya, ia juga menyoroti komitmen partai terhadap keterwakilan perempuan. Ia menyebut Golkar telah mendorong perempuan untuk menduduki posisi pimpinan DPR selama dua periode sebagai bagian dari upaya memperkuat kesetaraan dan peran perempuan dalam politik.
