“Mereka meminta kita menyampaikan apa yang harus mereka lakukan, tapi kan ini sudah berbulan-bulan baru mereka datang!” cecar Joni.
Apakah daerah cuma dianggap “pemadam kebakaran” gratisan bagi keputusan-keputusan perizinan yang dibuat di ibu kota?
Di mana tanggung jawab mutlak pemegang otoritas yang selama ini menikmati hasil dari kawasan hutan tersebut?
Ini bukan cuma soal api, ini soal keadilan anggaran, hak daerah, dan keselamatan nyawa masyarakat Kalimantan yang selalu jadi korban “bancakan izin di atas, cuci tangan di bawah”! (***)
