IMM Ambon secara khusus meminta pemerintah memperhatikan kondisi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Menurut Samil, biaya transportasi, tempat tinggal, akses internet, dan keterbatasan fasilitas masih menjadi persoalan yang dihadapi pelajar dan mahasiswa di daerah.
“Pendidikan gratis di Maluku jangan hanya berarti UKT nol rupiah. Pemerintah harus melihat seluruh beban pendidikan yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan,” ujarnya.
IMM Cabang Ambon mendesak pemerintah segera menetapkan kebijakan pendidikan gratis dengan skema pembiayaan yang transparan, memastikan UKT dan uang pangkal masuk dalam skema, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta menjamin pemerataan hingga wilayah kepulauan dan daerah tertinggal.
IMM juga meminta adanya pengawasan publik dan mahasiswa terhadap pelaksanaan serta penggunaan anggaran agar program tersebut tidak menjadi ruang baru bagi penyimpangan.
“Kami mendukung pendidikan gratis, tetapi dukungan kami tidak berarti membiarkan pemerintah berjalan tanpa pengawasan. Janji harus ditagih, kebijakan harus dikawal, dan anggaran harus diawasi,” tegas Samil.
