Arikamedia.id, AMBON – DPRD Maluku mendorong porsi tenaga kerja lokal dalam proyek LNG Abadi Blok Masela ditingkatkan secara bertahap hingga 60 persen.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas, terutama warga dari daerah terdampak langsung seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).
“Persentase tenaga kerja harus tahap demi tahap mencapai 60 persen. Harus ada keadilan bagi daerah terdampak penghasil,” ujar Irawadi dalam pertemuan bersama Gema MBD di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (5/10/26).
Irawadi menilai porsi 30 persen belum cukup. Namun, peningkatan tenaga kerja lokal harus dibarengi pelatihan, kompetensi, dan sertifikasi agar memenuhi kebutuhan industri.
Untuk pekerjaan berisiko tinggi, seperti operator alat berat, tenaga kerja wajib memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai standar keselamatan.
DPRD meminta Pemprov Maluku, INPEX, kontraktor, dan vendor membuka informasi kebutuhan tenaga kerja sejak awal. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan proyek.
Proyek LNG Abadi Blok Masela mulai memasuki pembangunan fisik pada 16 Juli 2026 dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar. Proyek ini diproyeksikan menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerjapada puncak konstruksi.
