Meski demikian, PD GPI Kota Tual menegaskan bahwa upaya tersebut harus dikawal hingga menghasilkan kebijakan dan realisasi konkret.
Komunikasi dengan ASDP diharapkan tidak berhenti pada tahap koordinasi dan pembahasan, tetapi berlanjut pada penambahan armada maupun peningkatan frekuensi pelayaran sesuai kebutuhan masyarakat.
GPI juga menyoroti pentingnya kepastian jadwal pelayaran, peningkatan kapasitas angkut penumpang dan barang, serta jaminan keselamatan dan kenyamanan dalam setiap layanan penyeberangan.
Bagi PD GPI Kota Tual, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari kemajuan kawasan pusat kota. Pemerataan pembangunan harus dibuktikan melalui terbukanya akses pelayanan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang bermukim di pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terus menghadapi keterbatasan akses hanya karena persoalan transportasi. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik dan perhatian pembangunan. Karena itu, konektivitas antarpulau harus menjadi salah satu prioritas pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, PD GPI Kota Tual mengajak DPRD, pemerintah daerah, PT ASDP Indonesia Ferry, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat untuk membangun sinergi dan komitmen bersama dalam memperkuat sistem transportasi laut di Kota Tual.










