Dikatakan, nantinya hasil pembahasan akan ditetapkan bersama sebagai landasan perubahan APBD 2025.
Menurutnya, Rapat Paripurna berlangsung khidmat dengan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sekda Maluku, serta OPD.
“Harapan kita, perubahan APBD ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Maluku di tengah tantangan perekonomian bangsa,” ujar Wattubun. *
Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemprov Maluku akan terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah kepulauan, serta…
Blok Masela bukan proyek biasa. Ini proyek gas raksasa nasional yang cadangannya 10,7 TCF. Dan PI 10% yang melekat ke Maluku itu…
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan…
Ketidakpastian yang berkepanjangan justru berpotensi melahirkan ketidakpercayaan kader terhadap proses demokrasi di internal organisasi. Ia menegaskan bahwa IMM sebagai organisasi kader harus…
Forum tersebut diselenggarakan oleh Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lewat dukungan Yayasan IPAS Indonesia. Kegiatan ini menjadi…
