Dukungan tersebut juga tidak terlepas dari hasil pemantauan DPRD terhadap pelaksanaan MBG di sejumlah lokasi. Dari hasil pemantauan, ditemukan beberapa dapur MBG yang secara kasat mata dinilai belum memenuhi kelayakan, terutama dari sisi makanan yang disajikan kepada siswa.
“Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, ada beberapa lokasi dapur MBG yang secara kasat mata kami nilai belum layak. Makanannya juga pernah kami dokumentasikan,” katanya.
Kondisi itu, lanjut Mairuhu, perlu menjadi bahan evaluasi karena program MBG berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Kualitas makanan yang diberikan kepada siswa harus menjadi perhatian agar tujuan utama program dapat tercapai.
Penyaluran dana secara langsung kepada orang tua pun dapat menjadi salah satu alternatif yang patut dikaji pemerintah.
Namun, perubahan mekanisme penyaluran MBG tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini mengingat MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden yang pelaksanaannya memiliki regulasi dan mekanisme tersendiri.
“Karena ini program prioritas Presiden, kebijakan mengenai regulasi dan mekanisme pelaksanaannya seperti apa tentu menjadi kewenangan Presiden. Tetapi pelaksanaannya tetap wajib kami awasi karena ini terkait dengan kebutuhan masyarakat,” tegas William.
