Dengan kualitas yang setara, setiap sekolah diyakini mampu memberikan pelayanan pendidikan yang sama baiknya bagi para siswa.
Di sisi lain, Laturiuw menegaskan pelaksanaan SPMB tetap harus berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh proses penerimaan siswa dilakukan melalui jalur resmi, seperti jalur domisili, prestasi, afirmasi, maupun jalur lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Komisi II DPRD Kota Ambon, lanjutnya, juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB di seluruh SMP negeri. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses penerimaan berlangsung transparan, objektif, serta sesuai kuota yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Pengawasan ini penting agar proses penerimaan berlangsung secara adil bagi seluruh calon peserta didik,” katanya.
Laturiuw mengakui DPRD menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat, khususnya para orang tua siswa yang mengikuti proses penerimaan murid baru. Namun, ia menegaskan setiap aspirasi harus diselesaikan sesuai aturan dan tidak boleh mengesampingkan regulasi yang berlaku.
Ia berharap Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, sehingga kualitas pembelajaran di seluruh SMP negeri semakin meningkat. (AM-18)
