Arikamedia.id, AMBON – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengatakan pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan izin kunjungan oleh WNA yang kemudian bekerja di kawasan tambang.
Ditandaskan, Komisi I DPRD Maluku meminta Kantor Imigrasi memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang masuk dan beraktivitas di kawasan pertambangan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Menurut Solichin, kawasan pertambangan dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Gunung Botak membutuhkan pengawasan serius dari Imigrasi, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.
“Kami meminta pemerintah dan pihak Imigrasi memperketat pengawasan terhadap orang-orang asing yang masuk ke Gunung Botak. Jangan sampai mereka datang menggunakan izin kunjungan ke Indonesia, tetapi kemudian dipergunakan untuk bekerja,” kata Solichin kepada wartawan di Ambon, Rabu, (03/06/26).
Kata dia, setiap WNA yang masuk ke Maluku, harus dipastikan memiliki dokumen dan tujuan kedatangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menyinggung kasus deportasi 11 WNA asal China yang sebelumnya diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian di kawasan Gunung Botak.
Peristiwa itu, lebih jauh disebutkan harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan.
