Wattimena menilai persoalan utama terletak pada mekanisme pendataan hingga proses penetapan penerima bantuan yang masih rawan subjektivitas di tingkat lapangan, mulai dari RT/RW hingga instansi terkait.
Karena itu, Pemerintah kini mulai menerapkan strategi baru melalui digitalisasi sistem bantuan sosial agar proses pendataan dan penyaluran bantuan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. (AM-18).
Ia berharap proses penentuan Sekkot Ambon berjalan secara profesional, transparan, dan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang bersih serta dipercaya publik. (AM-18) Post…
“Partai tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal. Kader harus hadir membantu masyarakat, mendengar aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi,” tuturnya Di…
Menurutnya, Polri dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan dunia digital yang terus berkembang. “Penanganan permasalahan industri perfilman tidak…
Zulkifli menggugat Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) karena menilai belum ada kepastian hukum terkait pemindahan ibu…
Menurut Menag, pentingnya penguasaan terkait tata kelola keuangan. Ia mewajibkan para pimpinan untuk mengumpulkan dan mempelajari seluruh peraturan terkait. “Pelajari peraturan tentang…
