BeritaDaerahHukum & KriminalUtama

Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi Desak Kejati Maluku dan Kejari SBT Usut Temuan BPK Rp3,9 Miliar Proyek Jalan Amar Sekaru 

8
×

Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi Desak Kejati Maluku dan Kejari SBT Usut Temuan BPK Rp3,9 Miliar Proyek Jalan Amar Sekaru 

Sebarkan artikel ini

Pengembalian Kerugian Negara Tidak Menghapus Pidana

Secara hukum, Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dengan demikian, pengembalian sebagian temuan BPK tidak boleh secara otomatis menghentikan penelusuran apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.

Rizki Rumadan selaku narasumber Aliansi Koalisi Penggugat Korupsi menegaskan bahwa penegakan hukum jangan berhenti pada pengembalian uang negara. 

Deklarasi dan jumpa pers tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat sipil dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Baca Juga  Perkuat Pencegahan Korupsi, Gubernur Malut Siapkan Tindak Lanjut Bersama KPK

Menurutnya, Kejati Maluku dan Kejaksaan Negeri Kabupaten SBT harus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami mendesak aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum. Jika ditemukan bukti yang cukup dan unsur pidana terpenuhi, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Rizki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *